Tantangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia

Tantangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia


Tantangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia

Anggota Dewan Komisioner Kewenangan Jasa Keuangan (OJK) Sektor Pembelajaran dan Pelindungan

Customer Friderica Widyasari Dewi sampaikan tiga rintangan dalam peningkatan industri keuangan syariah di Indonesia.

Pertama ialah market share industri keuangan syariah masih relatif rendah dibanding dengan keuangan

konservatif, khususnya karena tersedianya produk keuangan syariah belumlah cukup variasi.


Ketua Dewan Komisioner Kewenangan Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengatakan minimal ada enam rintangan khusus dalam meningkatkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Rintangan itu harus ditemui walau ruangan kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air saat ini masih lumayan besar.


Ini kelihatan dari tingginya kemajuan ekonomi Syariah yang di tahun 2019 sanggup tumbuh 5,72% dengan PDB (produk lokal bruto) nasional waktu itu yang 5,02.


Tidak itu saja, industri halal Indonesia di Indonesia semakin bertambah, di mana di tahun 2020, nilai perdagangan industri halal Indonesia sudah capai US$ 3 miliar atau sama dengan Rp 42 triliun (kurs Rp 14.000/US$0 dengan trend yang bertambah.


Baca:Awas! Bukan BRIS, Saham Bank Syariah Ini Masuk Pemantauan BEI

Menurut Wimboh, enam rintangan itu diantaranya, pertama dari segi market share atau pasar sharing industri jasa keuangan syariah relatif masih kecil, yakni sejumlah 9,90% dari asset industri keuangan nasional.


"Perbankan syariah dituntut sanggup sediakan keperluan keuangan dalam peningkatan industri halal dan peningkatan Instansi Keuangan Syariah," katanya, dalam seminar-online bertema Kesempatan dan Rintangan Usaha Perbankan Syariah Pascamerger Bank Syariah BUMN, Rabu (10/2/2021).


Seterusnya, ke-2 , jika disaksikan dari segi pendanaan, terbatas.


Sekarang ini, ada 6 bank syariah yang mempunyai modal pokok di bawah Rp 2 triliun dari keseluruhan 14 bank umum syariah per Desember 2020. Penurunan terjadi pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) menjelaskan sejumlah penyebab saham perseroan menurun dalam beberapa waktu terakhir. Presiden GoTo Patrick Cao mengatakan kondisi makro ekonomi menjadi salah satu penyebab anjloknya saham perusahaan.

Apa nama saham Tokopedia?

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk resmi mencatatkan saham dengan kode saham GOTO pada Senin, 11 April 2022. Perseroan raih dana Rp 15,8 triliun yang terdiri dari penawaran umum saham perdana atau IPO Rp 13,7 triliun dan Rp 2,1 triliun melalui penjualan saham treasuri dalam rangka opsi penjatahan lebih atau greenshoe.


Ke-3 , tingkat literatur keuangan syariah di Indonesia yang masih rendah, yakni sejumlah 8,93%, jauh ketinggalan dibanding index nasional sejumlah 38,03%.


Sementara Index Inklusi Keuangan Syariah yang sejumlah 9,1% masih tetap ketinggalan dibanding index nasional sejumlah 76,19%.


Seterusnya, ke-4, terbatasinya sumber daya di industri keuangan syariah, diantaranya keperluan sumber daya manusia yang andal dan mempunyai kapabilitas tinggi di bagian perbankan Syariah.


Ke-5, competitiveness produk dan layanan keuangan syariah yang masih belum sama dengan dibanding keuangan konservatif.


Dalam masalah ini, penganekaragaman produk keuangan syariah dan business matching jadi hal yang penting.


Paling akhir, ke enam, saat ini masih rendahnya research and development dalam meningkatkan produk dan layanan syariah lebih inovatif.


Di tengah-tengah keadaan itu, menurut Wimboh, dengan terciptanya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), bank hasil merger tiga bank syariah BUMN, yaitu PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Berdikari, dan PT Bank BNI Syariah ini diharap jadi momen untuk mengakselerasi perubahan industri keuangan syariah di Indonesia, bahkan juga di ajang global dan regional.

Akan tetapi, untuk capai hal tersebut, instansi keuangan syariah harus mempunyai infrastruktur yang kuat dan lengkap. Ini benar-benar penting dalam memberikan dukungan kenaikan competitiveness dengan rasio ekonomi yang semakin lebih besar, lingkup produk yang lebih bervariatif dan pasar sharing yang lebih tinggi.


Infrastruktur itu salah satunya lewat keandalan tehnologi info, sumber daya manusia yang berkualitas, produk dan layanan yang bervariatif dan berkualitas, dan harga yang murah.


Gagasan besar itu, menurut dia, sudah diawali dengan lahirnya BSI.


Akan tetapi, kelahiran BSI harus juga diperlengkapi dengan pengaturan gagasan usaha yang detail untuk periode menengah panjang dan program kerja tahun 2021-2025.


Gagasan Usaha Periode Menengah Panjang dan Program Kerja tahun 2021-2025 Bank Syariah Indonesia harus juga diperlengkapi dengan sasaran-target yang jelas, karena OJK dan warga menanti program kerja dan sasaran itu.


"Gagasan Usaha BSI diartikan semakin lebih cepat terealisir untuk capai tingkat competitiveness yang lebih tinggi dan lingkup produk dan pasar sharing yang lebih besar, jika BSI konsentrasi ke pendanaan bidang UMKM dan Micro yang terpadu dengan ekosistem peningkatan ekonomi syariah di Indonesia," katanya.


Bekas Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York ini memandang, lahirnya BSI sebagai salah satunya realisasi Master Rencana Bidang Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 dalam soal peningkatan instansi keuangan dan ekosistem syariah di Indonesia.


"OJK terus akan stabil menggerakkan pengokohan kelembagaan jasa keuangan Syariah dengan memprioritaskan keunggulan dan diferensiasi produk dan pengokohan pendanaan, SDM, dan TI yang canggih pada sebuah ekosistem peningkatan keuangan dan ekonomi syariah yang terpadu dari hilir ke hulu," jelasnya.

Demikian pembahasan Tantangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia.

Komentar